Menguak Tabir Dosa Ekologi di Balik Proyek PLTP Sibayak (Bagian ke-5)

Rakyat Berpacu Menggarap Tahura 

 

ADA GULA ada semut. Pembukaan jalan lintas untuk membuka proyek panas bumi dari SBY- B ke SBY- D dengan membelah hutan Tahura Bukit Barisan membawa dampak ikutan. Di hampir sepanjang jalan dari SBY- B menuju SBY- D, ditemukan ladang-ladang pertanian hortikultura yang dulunya merupakan kawasan lindung Tahura Bukit Barisan.

 

Ladang-ladang di kiri-kanan jalan itu ditanami beragam jenis sayuran seperti bawang prei, tomat dan cabei. Sebagian penduduk Desa Semangat Gunung juga menanami lahan garapannya dengan tanaman kopi, terutama di tanah berkemiringan lebih 45 derajat. Luas ladang tergantung kemampuan menggarap. Ada yang cuma setengah hektar, tapi beberapa petak ladang juga bisa mencapai  satu-dua hektar.

 

Dari pantauan Medan Bisnis, hasil bumi yang dipanen diangkut dengan mobil barang untuk dipasarkan ke kota wisata Brastagi yang jaraknya 15 km dari Desa Semangat Gunung. “Dulu nggak mungkin buka pertanian di sini. Tapi sejak jalan dibuka Pertamina dan diaspal, kita berani berladang karena hasil bumi bisa langsung diangkut dengan mobil,“ kata Sunar (45), salah seorang peladang yang mengaku baru dua tahun lalu mengusahai lahannya dengan tanaman tomat dan bawang prei. 

 

Sunar adalah lekaki berdarah Jawa yang mengaku telah puluhan tahun tinggal di Desa Semangat Gunung dan beristrikan perempuan Karo penduduk asli desa setempat. Ia mengaku meneruskan ladang pertanian yang sebelumnya sudah ada sejak dibelinya dari seorang warga Desa Semangat Gunung.

 

Menurut Sunar, jalan lintas proyek panas bumi ini dulunya hanya jalan setapak sehingga tak mungkin memasarkan hasil bumi. Namun kini, dengan pembukaan hutan dan pelebaran jalan oleh Pertamina Geothermal lalu dilanjutkan dengan pengaspalan oleh Pemkab Karo,  tak berarti Sunar bisa bertani dengan tenang. Seperti peladang-peladang lainnya, lelaki yang menghidupi keluarganya dari bertani sayur-mayur ini masih terusik dengan polemik status lahan pertanian mereka. Sewaktu-waktu mereka bisa diminta meninggalkan ladangnya bila petugas kehutanan menuduhnya sebagai penggarap liar karena lokasi garapan masuk dalam kawasan konservasi Tahura Bukit Barisan.

 

Warga sendiri mengklaim kawasan tersebut masih merupakan hutan desa warisan  turun-temurun yang berada di luar Tahura Bukit Barisan. Martalena Pelawi, salah seorang penggarap yang baru satu tahun lalu membuka hutan di jalan lintas proyek geothermal itu, misalnya, mengaku memiliki surat warisan dari bulang-nya (nenek, dalam bahasa Karo-red). Begitu juga dengan Jimmy Surbakti, yang baru tahun lalu membuka ladang di pinggir jalan tambang tersebut.

 

Tapi berbeda dengan penggarap lainnya, Martalena Pelawi lebih memilih menjual lahan garapannya ketimbang untuk berladang. Penduduk Desa Semangat Gunung itu mengaku sebelumnya mencari nafkah dan menetap di Medan. Tapi sejak mendengar kabar sudah banyak penduduk Desa Semangat Gunung yang membuka hutan di desa itu, Martalena memilih balik kampung bersama suaminya, Joni Tarigan. Secara bertahab mereka membuka hutan. Pohon-pohon ditebang dengan sinshaw sewaan dan dipotong-potong menjadi kayu bakar untuk dijual.

 

Hanya saja, melihat lokasinya yang jauh dari pemukiman penduduk,  harga jual lahan garapan yang ditawarkan pasangan suami-istri itu tak masuk akal. “Lahan ini sudah siap tanam, Pak. Kalau Bapak serius mau beli, satu hektar kulepas seharga 150 juta rupiah. Tapi kalau mau yang lebih murah, lokasinya lebih ke dalam lagi. Ada kawanku yang mau jual. Luasnya satu hektar,  harganya 100 juta rupiah,“ ucap Joni Tarigan enteng.

 

Bagaimana status tanah? “Bapak nggak usah khawatirlah. Surat-surat tanah dari kepala desa dan camat bisa kita atur. Batas-batas tanah juga jelas kok, itu sudah tertulis di surat warisan nenek kami. Pokoknya ini bukan Tahura, Pak. Kalau kawasan Tahura ada tanda tapal kuda sejak jaman Belanda, sekitar dua hektar lagilah ke atas bukit itu,“ timpal Martalena sembari mengarahkan telunjuknya ke punggung Gunung Sibayak.

 

Perempuan desa yang tak lepas mengulum suntil tembakau ini juga meyakinkan bahwa sebelumnya sudah ada pendatang dari kota yang menawarkan lahannya untuk pembangunan villa. Masuk akal juga, karena lokasi yang dikelilingi hutan berhawa sejuk itu tak jauh dari objek wisata pemandian air panas Lau Sidebuk-debuk, Desa Semangat Gunung. Namun rencana calon pembeli itu batal, karena tak cocok harga.

 

Dari keterangan dihimpun MedanBisnis, harga tanah eks hutan Sibayak itu dihargai relatif tinggi karena menyesuaikan dengan harga jual tanah di Desa Doulu dekat industri air minum Aqua PT Tirta Sibayakindo. Perusahaan itu pernah membeli tanah penduduk seharga Rp 250 ribu per meter atau Rp 250 juta per hektar. Tapi, menurut Kepala Desa Doulu Amos Ginting, penjualan tanah itu juga pernah diributkan Dinas Kehutanan Sumut karena masuk dalam kawasan Tahura Bukit Barisan.

 

Keyakinan Martalena akan mudah mendapat surat rekomendasi pengakuan tanah yang diteken Kepala Desa Semangat Gunung Kamsena Surbakti menyisakan pertanyaan apakah sang kades membeking penguasaan hutan secara pribadi oleh warga. Apalagi Kamsena pernah berurusan dengan polisi atas tuduhan penebangan liar di kampungnya. Tapi kecurigaan itu ditepis Kamsena.

 

“Kalau belum ada kejelasan dari Dinas Kehutanan, malas aku aku ikut meneken-neken. Sekarang kan rawan di sini. Aku pula yang masuk penjara nanti. Memang menurut rakyat itu tanah warisan sejak 1916, tapi nggak diakui Dinas Kehutanan.  Menurut Dinas Kehutanan milik Kehutanan, nggak boleh ditamani. Jadi nggak jelas,” kata  Kamsenadi dalam logat Karo yang kental saat ditemui Medan Bisnis di rumahnya.

 

Camat Merdeka Robinson Sembiring juga menengaku sampai saat ini belum pernah ada penduduk Desa Semangat Gunung yang mengurus surat tanah sejak adanya pembukaan hutan menjadi ladang pertanian di desa itu. “Dalam satu tahun terakhir ini nggak ada kami mengeluarkan SK Camat untuk tanah di sana,“ tegasnya.

 

Legal atau tidak, yang pasti para petani penggarap hutan itu mengaku terinspirasi membuka lahan pertanian setelah jalan proyek tambang geothermal terbuka di tengah hutan. Selain itu, mereka berkeyakinan tak ada yang salah dengan pembukaan hutan tersebut, sebab PT Dizamatra Powerindo juga dibolehkan membuka hutan di lahan berkemiringan 45 derajat untuk bangunan powerplant, kantor dan mes pekerja.

 

Dalam dokomen amdalnya yang diperoleh Medan Bisnis dalam versi bahasa Inggris disebutkan, bangunan powerplant PT Dizamatra Powerindo yang berdiri di atas lahan seluas 12.909 m2 atau 1,3 hektar itu mulai dikerjakan tahun 2005 dan selesai pada akhir tahun 2007.  Lokasinya berjarak 100 meter dari SBY-A atau 1 km dari SBY-B.

 

PT Dizamatra Powerindo adalah perusahaan yang menjadi “makelar” uap panas bumi yang dihasilkan oleh PT Pertamina Geothermal. Perusahaan inilah yang mengolah uap panasbumi menjadi energi listrik dan menjualnya ke PLN.

 

Menurut Kepala Balai Tahura Bukit Barisan Sihol Sinaga, Dinas Kehutanan Sumatera Utara sudah pernah memerintahkan PT Dizamatra menghentikan kegiatan karena sebagian lahan bangunannya masuk dalam kawasan Tahura Bukit Barisan.

 

“Lahan bagian belakang belakang untuk bangunan turbin itu sudah masuk kawasan (Tahura BB, red). Itu kan belum ada persetujuan dari menteri. Sudah hampir saya police line waktu itu, tapi tim (Dishut Sumut, red) bilang tunggu bukti awal dulu. Kalau menurut saya, sudah cukup bukti awal itu. Lebih baik lagi panggil mereka, sidik. Kalau saya begitu, “ tegas Sihol.

 

Ditegaskannya pula, lokasi sumur panas bumi SBY-B juga masuk dalam kawasan Tahura Bukit Barisan. “Kalau yang di atas (SBY-D, red) nampaknya ada persetujujan menteri. Tapi yang di bawah itu lho. SBY-B, itu kawasan. Nggak ada itu persetujuan menteri. Dulu kalau nggak ada pinjam pakai (untuk SBY D, red), nggak terbuka itu SBY B, red,” ungkapnya.

 

Kalau SBY-B saja masuk kawasan Tahura, apalagi ladang-ladang pertanian di atasnya. “Itu jelas kawasan. Mereka merambah. Kalau yang masuk kawasan enclave (pemukinan penduduk di luar Tahura, red) itu lokasi yang dekat Dizamatra,”  katanya. Lokasi dekat Dizamatra yang dimaksud Sihol adalah area SBY-A dan SBY-C. 

 

Menurut Sihol, sumber pemicunya adalah pembiaran terhadap pembukaan jalan tambang. Selalu ada kecenderungan setiap pembukaan hutan akan memicu perambahan liar. “Kalau tidak dimafaatkan lagi, jalan proyek itu seharusnya dihancurkan. Seperti TNGL, jalan kita hancurkan pakai dozer lalu kita palang pakai besi,” katanya.

 

Semburat kecewa juga meronai wajah Kepala Bidang Teknologi Lingkungan Bapedalda Sumut Rosdiana. Ia menilai Pertamina tidak bisa lepas tanggung jawab, karena seharusnya pembukaan hutan untuk jalan proyek masuk dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Apalagi, katanya, ladang-ladang garapan yang dibuka berada pada kemiringan 40 derajat. Sesuai Keppres No 32/1990, katanya, itu sudah masuk dalam kawasan lindung.

 

“Kita khawatir dampak ikutan ke depan, kawasan hutan yang menjadi kawasan budidaya bertambah luas. Saat ini saja, jalan proyek sudah disulap Pemkab Karo menjadi jalan wisata, “ katanya prihatin. ##

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: