Menguak Tabir Dosa Ekologi di Balik Proyek PLTP Sibayak (Bagian ke-3)

 

Misteri Dana Reklamasi

bekas kolam geothermal

bekas kolam geothermal

 

 

ADANYA dugaan Pertamina Geothermal menghindari kewajiban pelaksanaan reklamasi semakin mencengangkan ketika Medan Bisnis mendapat informasi penting bahwa PT Pertamina Geothermal diam-diam telah memberikan “biaya reklamasi” lahan SBY-D di kawasan Tahura Bukit Barisan itu ke Dinas Kehutanan Kabupaten Karo pada tahun 2005.

 

“Setahu saya sudah ada ‘biaya reklamasi’ diserahkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Karo. Setelah Pertamina mengambalikan izin pakai,  kemudian ditindaklanjuti dinas kehutanan, itu (reklamasi, red) biayanya berapa. Ya, Pertamina memberikan sebesar itu. Selanjutnya tanggung jawab penanaman ada pada Dinas Kehutanan Kabupaten. Katanya sudah dihijaukan. Tapi saya ggak tahu. Belum di-chek,” ungkap Kepala Balai Tahura Bukit Barisan, Sihol Sinaga,  saat ditemui Medan Bisnis di kantor Tahura Bukit Barisan,Tongkoh, Brastagi.

 

Mengapa tidak disalurkan ke Balai Tahura? Sihol mengakui, idealnya biaya reklamasi dikelola Balai Tahura Bukit Barisan karena lokasi SBY-D masuk dalam otoritas Tahura. Tapi pada saat ”biaya reklamasi” diberikan Pertamina Geothermal, manajemen Tahura Bukit Barisan masih lumpuh pada tahun 2005 sampai 2007. Karena tak terurus, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Tahura Bukit Barisan ke Pemerintah Propinsi Sumatera  (Pempropsu) Utara mulai tahun 2005. Namun, Dinas Kehutanan Sumut baru menyiapkan manajemen baru Tahura Bukit Barisan pada 2007. Masa kekosongan otoritas inilah, yang diduga mengapa Pertamina menyerahkan “dana reklamasi” ke Dinas Kehutanan Tanah Karo.

 

Karena itu, Sihol mengaku tak tahu berapa besar “biaya reklamasi” yang diberikan Pertamina  Geothermal dan kapan persisnya dana itu diserahkan ke Dishut Karo. “Waktu itu kan saya belum Kepala Balai Tahura Bukit Barisan. Saya baru dilantik Februari 2007 lalu,” katanya .

 

Informasi yang diberikan Sihol diakui oleh Manajer Pelayanan Umum PT Pertamina Energi Geothermal Area Sibayak, Ottovard Tambunan. “Ya. Dulu ada saya dengar itu. Tapi waktu itu kayaknya saya belum bertugas di Pertamina Geothermal Sibayak,” kata Ottovard kepada MedanBisnis melalui telepon.  Ia tak bisa memberi keterangan lebih jauh dengan alasan masih sangat sibuk tugas ke luar kota.

 

Informasi lain menyebutkan, “dana reklamasi” itu diberikan ke Dinas Kehutanan Karo pada tahun 2005. Dari penelusuran Medan Bisnis, saat itu Manajer Layanan Umum adalah Agus Zubro. Saat dikonfirmasi, Agus Zubro ternyata sudah dimutasi ke bidang enginering Pertamina Geothermal Lahendong, Sulawesi Utara. Agus membenarkan “dana reklamasi” itu diserahkan tahun 2005. “Biaya rekalamasi itu setahu saya diberikan tahun 2005. Memang tahunnya sama dengan masa saya mulai bertugas di Sibayak. Tapi dana itu diberikan sebelum saya bertugas di sana. Karena itu saya nggak tahu berapa besar dananya. Tanya saya ke kantor pusat di Jakarta,” katanya melalui telepon dari Minahasa.

 

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Karo Timotius Ginting yang dikonfirmasi  Medan Bisnis via telepon dan sms hingga kini belum memberikan klarifikasi. Sementara Kadis Kehutanan Sumatera Utara JB Siringoringo mengaku tidak pernah mendapat laporan dari Pertamina Geothermal maupun dari Dishut Karo soal adanya penyaluran dana reklamasi.

 

 “Seharusnya biaya reklamasi itu bukan langsung diserahkan ke Dinas Kehutanan Kabupaten Karo. Kalaupun diserahkan ke sana, harus dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi,” jelas Siringoringo.

 

Berapa besar sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk mereklamasi per satu hektar lahan bekas tambang?

 

Sekadar mengambil perbandingan, sebagaimana dilansir media massa pada tahun 2005, perusahaan penambangan batubara PT Arutmin Indonesia di Kalimantan menggelontorkan dana US$ 16.000 hingga US$ 20.000 per hektar setiap tahunnya untuk biaya reklamasi lahan yang sudah tidak ditambang lagi.

 

Dana sebesar itu tidak hanya untuk komponen biaya revegetasi, tapi juga terhitung biaya pembongkaran fasilitas tambang, mobilisasi alat berat, biaya administrasi dan jasa kontraktor.

 

Perusahaan pertambangan besar itu mereklamasi langsung.Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil atau per orangan, menyetor ke pemerintah setempat sebesar Rp 6.000 hingga Rp 15.000 untuk setiap ton batu bara yang berhasil ditambang, sebagai biaya kompensasi kewajiban reklamasi lokasi tambang. Selanjutnya reklamasi itu dilakukan oleh pemerintah.

 

Berapa pun besar “dana reklamasi” yang diberikan Pertamina Geothermal ke Dinas Kehutanan Karo, persoalan reklamasi itu menjadi masalah serius karena “dana reklamasi” tersebut tidak pernah digunakan untuk mereklamasi bekas sumur panasbumi SBY-D.

 

Lahan bekas pertambangan di kedalaman hutan lindung Sibayak II Register I/K itu hingga kini masih menjadi saksi bisu kehancuran ekologi. ##

 

 

 

##

 

 

 

 ===== BOX ==

 

Pertamina Menabrak Rambu

jalan tambang

jalan tambang

 

 

 

·   erwinsyah

 

Dari penelusuran literatur, biaya reklamasi rupanya sudah diatur dalam Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 336.K/271/DDJP/1996. Diawali dengan pemberian jaminan reklamasi berupa deposito ke bank sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi. Dana jaminan reklamasi ini untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan instansi terkait atas kemampuan pemegang izin usaha pertambangan dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang. Penetapan jaminan reklamasi dilakukan kan oleh Dirjen Pertambangan Umum (Dirjen. mineral Batubara dan Panas Bumi). Dan yang menarik, besarnya jaminan reklamasi akan terus bertambah apabila perusahaan/pemegang izin usaha pertambangan yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan kewajibannya pada tahun berjalan.

 

Aturan itu menegaskan, penetapan jaminan reklamasi ini tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi.

 

Sekarang coba kritisi, bolehkah secara hukum kewajiban pelaksanaan reklamasi diganti dengan biaya reklamasi sekaligus melimpahkan tanggung jawab revegetasi (penanaman kembali) ke dinas kehutanan kabupaten?

 

Ayo telusuri kembali Kepmenhut 146/1999. Lempar tanggung jawab pelaksanaan reklamasi dari PT Pertamina Geothermal ke Dinas Kehutanan kabupaten Karo itu  jelas-jelas menyalahi aturan. Dalam beleid itu jelas ditegaskan bahwa reklamasi dilaksanakan oleh  perusahaan pertambangan dan energi. Jadi, tidak ada disebutkan diserahkan kepada pejabat kehutanan. Di pasal lainnya disebutkan, rencana reklamasi sudah harus dibuat sebelum melakukan kegiatan. Itu juga berarti, sebelum PT Pertamina Geothermal mengeksploitasi panasbumi, sudah disiapkan dokumen rencana  pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). 

 

“Mereka tidak bisa menyerahkan biaya reklamasi ke Dinas Kehutanan atau ke dinas terkait manapun. Karena kewajiban pelaksanaan reklamasi sudah menjadi tugas  melekat, yang harus segera mereka laksanakan. Tidak boleh menunggu sampai kegiatan perusahaan berakhir di sana baru direklamasi. Tidak boleh ditunda-tunda itu, apalagi sampai lima tahun,” kata Kadis Pertambangan dan Energi Sumatera Utara Washington Tambunan. 

 

Sesuai aturan, pelaksanaan reklamasi harus mulai dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah kegiatan penambangan selesai di setiap lokasi berdasarkan tahap kegiatan penambangan.

 

Nah, kalau biaya reklamasi dimaksudkan sebagai biaya yang dikeluarkan dan harus dilaksanakan langsung oleh pemegang kuasa pertambangan,  lantas apa artinya “biaya reklamasi“ yang diberikan PT Pertamina Geothermal ke Dinas Kehutanan Tanah Karo?

 

 

Tapi mengherankan juga kalau pengabaian reklamasi oleh Pertamina Geothermal itu selama lima tahun lolos dari pengawasan aparat Dinas Pertambangan dan Energi Sumut. Padahal, sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, untuk kegiatan pertambangan panas bumi, pengawasan atas pengelolaan lingkungan dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.

 

“Lho, kita sudah meminta mereka melakukan reklamasi kok. Kalau belum juga mereka laksanakan akan terus kita pertanyakan”  sahut Washington.

 

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilarang meninggalkan wilayah kerjanya sebelum menyelesaikan kewajibannya mereklamasi eks tambang. Namun UU itu masih cenderung berpihak pada investor dengan tidak memberi efek jera. Kepada pemegang IUP yang melanggar pasal 29, hanya dikenakan tindak pidana kurungan paling lama enam bulan. Sementara kondisi ekologi yang sudah hancur membutuhkan sentuhan reklamasi secepatnya. ##

 

 

                                      ****

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: