Menguak Tabir Dosa Ekologi di Balik Proyek PLTP Sibayak (Bagian ke-2)

 

 

Jurus Menghindari Wajib Reklamasi

 

 

# erwinsyah

 

APAPUN alasan penutupan area sumur panasbumi SBY-C dan SBY-D, hingga kini belum terlihat ada upaya PT Pertamina Geothermal mereklamasi lahan. Padahal, lima tahun dalam pembiaran adalah waktu yang terlalu lama untuk memenuhi kewajiban merevegetasi hutan yang gundul.

 

Kabid Teknologi Lingkungan Badan Pengawas Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumatera Utara Rosdiana Simarmata mengaku tim Bapedalda Sumut pada 25 Februari 2008 lalu juga sudah meninjau lokasi SBY-D. “Dari pemantauan pelaksanaan amdal, PT Pertamina Geotermal ternyata sama sekali belum merealisasikan kewajiban reklamasi,“ tuturnya kepada Medan Bisnis.

 

Semestinya, kata Rosdiana, lahan SBY-D dan SBY-C harus segera dihijaukan kembali begitu eksploitasi gagal. Sebab jika dibiarkan, akan terjadi erosi dan  memicu bencana banjir. Karena itu, Rosdiana menilai, PT Pertamina telah melakukan pelanggaran serius. Apalagi, selama lima tahun, lahan bekas eksplorasi panasbumi itu tak pernah dilaporkan ke Bapedalda Sumut. “Sesuai aturan, meraka wajib melaporkan kegiatan pemantauan lingkungan per enam bulan ke Bapadelda,“ sesalnya seraya menegaskan wajib lapor itu diamanatkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 02/2000.

 

Dari literatur hukum, penutupan tambang dan kewajiban reklamasi diamanatkan oleh pasal 29 dan 30 UU Pertambangan Umum No 11/1967 dan sebagai peraturan pelaksananya diterbitkan PP No 32/1969 dan PP No 75/2001 serta Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 1211/1995.

 

Untuk pertambangan di kawasan hutan, amanat reklamasi ini diperkuat lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No 146/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang di Kawasan Hutan.

 

Mencermati berbagai aturan yang diterbitkan pemerintah itu, pengawasan terhadap penambangan di kawasan hutan sebenarnya sudah cukup berlapis, sebab tiga kementerian langsung terlibat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertambangan dan Energi serta Kementerian Kehutanan. 


Bagaimana PT Pertamina Gheothermal menggunakan jurus menghindar dari pengawasan berlapis itu? Medan Bisnis mencoba menelisik melalui dokumen amdalnya. Ternyata tak gampang mendapatkan dukumen penting yang sebenarnya merupakan dokumen publik itu. Untunglah, dengan bantuan aktivis lingkungan, dokumen amdal itu sampai juga ke tangan. Tapi  itu pun dokumen amdal yang telah direvisi alias versi baru. Dokumen amdal versi lama yang kabarmya disusun tahun 1992—setelah memasuki tahap eksploitasi sumur panasbumi SBY-A dn SBY-B—hingga kini sulit dilacak jejaknya.

 

Revisi Dolokumen Amdal

Revisi Dolokumen Amdal

 

 

Mempelajari dokumen revisi amdal PLTP Sibayak setebal kitab suci itu butuh kecermatan. Dan berkat ketelitian, hasilnya mengejutkan. Ternyata bekas sumur panasbumi SBY-D tidak masuk dalam rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). Dalam dokumen revisi RKL dan RPL yang disusun pada tahun 2007 itu, hanya blok sumur panasbumi SBY A, SBY-B dan SBY-C yang dicantumkan.

 

Mungkinkah karena SBY-D gagal dieksploitasi sehingga “diraibkan“ dari dokumen revisi RKL/RPL?  Argumentasi ini juga tidak kuat. Sebab kalau itu alasannya, mengapa SBY-C yang juga batal diekploitasi, tetap masuk dalam dokumen revisi RKL/RPL? Bukankah risiko ekologi pada SBY-D yang berada di hutan lindung berkemiringan 60 derajat lebih berbahaya ketimbang di area SBY-C yang masuk dalam kawasan enklave (di luar kawasan Tahura) dengan topografi datar?

 

Rosdiana juga merasa heran. “Semestinya pengelolaan bekas eksplorasi SBY-D dan jalan proyek yang membelah hutan Tahura masuk dalam revisi amdal, sekalipun izin pinjam pakainya sudah habis,“ tandasnya seraya menegaskan akan mempertanyakan hal itu ke PT Pertamina Geothermal.

 

Kordinator Pelaksana Pemantau Tim Penyusun revisi RKL/RPL Geothermal Sibayak, Mena Uly Tarigan, yang dikonfirmasi MedanBisnis via telepon menolak memberikan alasan tidak dimasukkannya SBY-D dalam dokumen revisi RKL/RPL. “Saya cuma konsultan. Tanya saja ke Pertamina,” katanya .

 

Tapi yang dia tahu, SBY-D sudah habis masa izin pinjam pakai kawasan hutannya pada tahun 2002. Sedangkan revisi RKL/RPL dibuat pada tahun 2007.

 

Menangapi hal itu, Rosdiana menegaskan:  “Berakhirnya masa izin pinjam pakai tidak menghapus kewajiban mereklamasi. Dalam revisi amdal harus secara jujur dan transparan disebutkan apa yang bisa mereka (Pertamina, red) kerjakan untuk me-recovery hutan yang sudah rusak akibat eksplorasi.”

 

Apa alasan Pertamina Geothetrmal tidak mereklamasi eks sumur panas bumi SBY-D? Pihak manajemen PT Pertamina Geothetrmal Area Sibayak belum bersedia dikonfirmasi. Manajer Layanan Umum, Ottovard Tambunan, belum bersedia memberikan penjelasan dan meminta waktu karena alasan kesibukan. Ia juga menyarankan menghubungi humasnya, Haris. Namun, Haris, yang dihubungi via telepon juga mengaku belum siap memberikan penjelasan.

 

 

 

=========== BOX ==========

 

Patgulipat Dokumen Amdal

 

·   erwinsyah

 

TIDAK adanya analisa dampak dan rencana kelola lingkungan terhadap bekas eksplorasi  panas bumi SBY-D dan jalan proyek sepanjang 2,3 km yang membelah hutan Tahura Bukit Barisan (Tahura Bubar) di dalam dokumen revisi amdal geothermal Sibayak justru membuka ruang kecurigaan baru. Apalagi revisi amdal ini tidak pernah dilaporkan ke Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumatera Utara.

 

“Saya justru baru dapat dokemen revisi amdal ini dari Anda,“ kata Kabit Teknologi Lingkungan Bapedalda Sumut Rosdiana Simarmata usai diskusi kecil tentang investasi panasbumi di ruang redaksi Harian Medan Bisnis pada 6 Februari lalu. Ia meminta Medan Bisnis meminjamkan dokumen amdal itu untuk dipelajarinya.

 

Adanya revisi amdal itu juga mengundang tanya. “Revisi atau perubahan amdal biasanya disebabkan adanya perubahan desain, perubahan kapasitas dan perubahan lokasi, yang berpengaruh terhadap rona lingkungan. Itu harusnya dilaporkan ke kita,”  ujarnya.

 

Tapi yang tak kurang mengejutkan, masih dalam forum diskusi yang sama, adalah sebuah pengakuan dari ahli geofisika Oka Onwardhana. Dosen Institut Teknologi Medan (ITM) yang namanya tertera sebagai salah seorang tim penyusun dokumen revisi rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL)  Geothermal Sibayak pada 2007 itu, mengaku namanya hanya dicatut sebagai peneliti.

 

Di dalam dokumen setebal 200 halaman itu, daftar riwayat hidup (curiculum vitae/CV) para peneliti dicantumkan, mulai dari peneliti biologi, kimia, geofisika, sampai peneliti sosial. Nah, CV Oka Onwardhana ada di sana. Dalam tim peneliti, Ia disebutkan sebagai Asisten Tenaga Ahli Tim Fisika dan Kimia, walau faktanya Oka  sendiri tidak dilibatkan dalam penelitian.

 

“Saya tidak terlibat sama sekali. Mungkin teman saya yang meminta saya itu merasa saya tidak perlu dilibatkan terlalu jauh. Jadi sepengetahuan saya, saya tidak terlibat jauh di situ. Kita sering seperti itu, pinjam pinjaman CV,” katanya.

 

Dengan pinjam-meminjam CV, tentu dipertanyakan pertanggungjawaban intelektual amdalnya. “Kita akui itu. Tapi awalnya oke deh (CV) kita dipinjam, tapi setelah itu kita biasanya disertakan dalam diskusi. Tapi niat kita baik saja, karena tujuannya sama-sama membangun,” ucapnya.

 

Kordinator Tim Revisi Amdal (RKL/RPL) PLTP Sibayak Mena Uli Tarigan, yang dikonfirmasi Medan Bisnis membantah adanya anggota tim penyusunan revisi RKL/UKL yang fiktif. “Nggak mungkinlah itu. Bagaimana kami mempertangungjawabkan hasil penelitian secara ilmiah kalau penelitinya nggak dilibatkan,” bantahnya.

 

Sayang, menurut Rosdiana, soal peneliti fiktif tidak diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 02/2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Amdal. “Ini lebih kepada soal etika profesi. Persoalannya adalah apakah hasil penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

 

Menyalahi Aturan

Rosdiana mencatat ada persoalan lebih serius terkait amdal PLTP Sibayak, yakni tidak tercamtumnya lokasi bekas sumurpanas bumi SBY-D dan jalan proyek dari SBY B ke SBY-D. “Seharusnya pengelolaan lingkungan kluster SBY-D dan jalan proyek yang membuka kawasan hutan masuk dalam revisi amdal.”  

 

Tidak adanya upaya menghutankan kembali bekas jalan proyek SBY-B ke SBY-D, menurut Rosdiana, memicu terjadinya penyulapan jalan tambang menjadi jalan wisata  umum dan pembukaan hutan di pinggir jalan proyek tambang menjadi lahan pertanian atau kawasan budidaya.

 

Persoalan lain, iktikad baik PT Pertamina Geothermal yang patut dipertanyakan karena tidak pernah melaporkan adanya revisi amdal. “Sesuai aturan, mereka harus melaporkan pemantauan lingkungan per enam bulan dan saat amdal direvisi wajib dilaporkan ke Bapedalda propinsi. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui rona lingkungan di lokasi proyek, kalau dokumen revisi RKL/RPL-nya pun tidak pernah diberikan kepada kita,” katanya.

 

Bukan cuma dokumen revisi RKL/RPL, dokumen amdal versi lama (sebelum direvisi) yang dibuat sebelum PT Pertamina Geothermal melakukan eksploitasi panas bumi di Sibayak pada 1992 juga tidak pernah diterima Bapedalda Sumut. Rosdiana mengaku sudah meminta ke PT Pertamina Geothermal area Sibayak, namun permintaan Bapedalda Sumut belum dipenuhi. “Seharusnya mereka yang wajib memberikannya ke Bapedalda,” keluh Rosdiana.

 

Dokumen amdal versi lama itu sangat penting. Karena dari dokumen itu bisa dilihat perbandingan rona lingkungan awal sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan dan rona lingkungan Sibayak setelah perubahan dokumen amdal. Dari situ pula, bisa dikritisi alasan  Pertamina melakukan revisi RKL/RPL. Tidak cuma itu, di dokumen amdal yang lama pula diharapkan adanya informasi rencana lokasi-lokasi yang dibuka untuk untuk eksplorasi panasbumi dan bagaimana rencana kelola lingkungannya, termasuk kemungkinan adanya rencana pengembangan sumur panasbumi di lokasi hutan lainnya di kawasan Tahura Bubar setelah selesai eksplorasi sumur panasbumi SBY-D.

 

Perburuan amdal geothermal Sibayak versi lama yang kabarnya dibuat pada tahun 1992 juga dilakukan MedanBisnis sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup (LH) di Jakarta. Tapi seperti berburu barang antik, amdal versi lama itu tak juga ditemukan. Pusat Data Kemterian LH tak menyimpan dokumen tersebut. 

 

Bisa dipahami longgarnya pengawasan dari Komisi Penilai Amdal terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh PT Pertamina Geothermal Area Sibayak, sebab dokumen amdalnya pun tak pernah ada di meja Kementerian LH dan Bapedalda Sumatera Utara. ##

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: